Nikah siri dalam Agama Islam dan hak yang ditolak

Nikah siri' dan hak ditolak. Nikah siri, yang secara harfiah berarti “pernikahan rahasia”, digunakan di Indonesia untuk pernikahan yang tidak terdaftar. Siri berasal dari istilah Arab yang berarti "rahasia", dan meskipun pernikahan semacam itu sering dilakukan secara rahasia, pernikahan tersebut diakui dalam Islam.

Kontroversi seputar  nikah siri  (perkawinan tidak resmi dan tidak dicatatkan) tetap berlanjut di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim. Media seringkali memberitakan tokoh-tokoh terkenal dan selebriti yang menikah dengan  komitmen nikah siri  tetapi kemudian putus setelah beberapa tahun, baik karena perceraian atau kematian, dan keluhan dari istri dan anak-anak mereka yang ditinggalkan. Tetapi ini tidak cukup menjadi contoh bagi banyak orang untuk menghindari praktik tersebut. Bahkan,  nikah siri  yang biasanya dilakukan jauh dari mata publik, adalah fenomena umum di negara ini.

Sebuah studi tahun 2012 yang dilakukan di 111 desa di 17 provinsi oleh Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Rumah Tangga (Pekka) menemukan bahwa satu dari empat penduduk desa menikah di luar nikah. Dari sudut pandang Islam,  nikah siri  memang halal, karena adanya penghulu, meskipun dalam banyak kasus dia tidak diberi wewenang oleh Kementerian Agama untuk melakukan pekerjaan itu, sebagaimana Laporan Khusus kami di halaman 8 ditemukan. Namun, UU Perkawinan tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah jika memenuhi formalitas agama dan didaftarkan oleh negara.  

Sikap ambivalen umat Islam Indonesia terhadap  nikah siri sampai batas tertentu berakar pada undang-undang. Pada umumnya masyarakat memahami akibat hukum dan sosial dari perkawinan tidak resmi, termasuk tidak adanya hak dari pihak istri dan anak atas warisan atau dokumen negara. Undang-undang perkawinan tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan seperti itu adalah ilegal, tetapi gagal untuk secara eksplisit melarangnya atau mengkriminalisasi siapa pun yang mempraktikkannya. 

Kebingungan itu bertambah parah setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tahun 2006 yang menyatakan nikah siri itu halal (boleh dalam syariat agama Islam), asalkan memenuhi semua syarat yang diatur dalam syariah: Perkawinan sah hanya dengan adanya saksi, mahar dan wali (bagi mempelai wanita).  Perkembangan tersebut telah berkontribusi pada dilema sosial-keagamaan bagi umat Islam Indonesia dalam hal  nikah siri . 

Meskipun umumnya dikritik, itu dipraktikkan secara luas. Ada berbagai alasan untuk  nikah siri.  Beberapa orang tua membiarkan anak perempuan mereka yang masih di bawah umur menikah dengan cara ini dan melegalkan pernikahan tersebut di kemudian hari ketika sang wanita telah mencapai usia dewasa. Yang lain melakukannya dengan dalih bahwa  nikah siri  akan mencegah mereka dari perzinahan. Namun, ada laki-laki yang memilih  nikah siri  untuk berzina, memanfaatkan persyaratan longgar untuk pernikahan yang tidak dicatatkan.

 Lebih buruk lagi, ada orang lain yang membawa  nikah siri  ke tingkat berikutnya dan menjadikannya sebagai prostitusi yang “dibenarkan”. Ada banyak bukti yang menunjukkan penderitaan perempuan dan anak-anak ketika sebuah keluarga hasil  nikah siri  harus berakhir. 

Mereka tidak dapat menuntut hak yang layak mereka dapatkan karena tidak tersedianya dokumen pernikahan yang sah, meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sebaliknya. Nikah siri  pasti menguntungkan laki-laki, dengan mengorbankan perempuan dan anak-anak mereka. Harus diakhiri demi kesetaraan dan keadilan, mungkin dengan melarang UU Perkawinan